TPDI Minta Pemungutan Suara Pilbup Nagekeo Diulang

Petrus Selestinus 

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menilai, pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, harus diulang.

Anggota TPDI Petrus Selestinus mengatakan, keharusan itu disebabkan adanya penyimpangan tersstruktur, sistematis, dan massif dalam penyelenggaraan penta demokrasi lima tahunan di kabupaten tersebut.

TPDI merupakan penasihat hukum pasangan Cabub/Cawabub Nagekeo Piet Nuwa-Lorens Pone,  Lukas-Os Jua, dan Johanes Don Bosco-Gaspar Batubata, yang merasa dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan KPU dalam Pilbub 8 Juli 2013 lalu.

"Penyimpangan itu juga diduga melibatkan komisioner KPU setempat. Hal ini, juga sudah kami sampaikan kepada Mahkamah Agung dalam surat pada Senin (29/07/2013)," kata Petrus Selestinus seperti dalam pernyataan pers yang diterima Redaksi Tribunnews.com, Selasa (30/07/2013).

Menurutnya, berbagai pelanggaran tersebut terjadi sejak proses persiapan pilbub, yakni penggunaan dana logistik yang tidak memenuhi norma standar KPU.

Sementara Komisioner sekaligus Koordinator Wilayah Provinsi NTT KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan, lampiran C1 KWK-KPU atau formulir rincian perolehan suara sah dalam bentuk fotokopi seperti yang ditemukan dalam Pilbub Nagekeo, menyalahi aturan.

"Kalau melihat form C1 KWK-KPU dalam Pilbub Nagekeo, itu sudah tidak dibolehkan untuk menjadi lampiran. Dalam konteks ini, tidak lazim," katanya.

Selain itu, kata Ferry, penggunaan C1 KWK-KPU harus diketahui oleh saksi. Kalau mekanisme tersebut dilakukan, baru formulir itu boleh digunakan oleh KPU.

"Orang menggugat (sengketa pilkada) bisa karena ada faktor dia kalah. Tapi kali ini, bisa jadi karena faktor administrasinya keliru dan tidak lazim," tandasnya.

sumber: tribunnews.com